WATES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo diimbau segera turun tangan mangatasi potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah pesisir selatan Kulonprogo menyusul adanya rencana penambangan pasir besi. Menurut Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional (PAN) setempat Muhtarom Asrori SH, meski selama ini telah ada dana bantuan untuk kelompok masyarakat terutama koperasi, hal tersebut dinilai belum mampu meredam munculnya konflik.
"Rencana penambangan pasir besi telah berdampak terjadinya konflik sosial antarwarga di pesisir selatan. Contohnya kalau ada warga yang pro penambangan meninggal dunia maka warga yang kontra akan membiarkannya, sehingga kehidupan sosial masyarakat dan rasa toleransi warga sudah semakin mengkhawatirkan," katanya Minggu (9/9).
Guna mengatasi konflik sosial antarwarga pesisir, pihak pemkab harus membangun komunikasi dengan kedua belah pihak. "Pemkab harus bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul," tuturnya.
Mantan anggota Komisi Bidang Kesra DPRD Kulonprogo tersebut menyayangkan sikap Pemkab yang sampai saat ini belum juga mengambil langkah-langkah antisipasi. "Agar persoalan hubungan sosial kemasyarakatan di wilaya pesisir tidak berlarut-larut, Pemkab Kulonprogo hendaknya segera mengambil langkah. Jangan seperti selama ini, yang terkesan terkesan melakukan pembiaran konflik sosial terjadi," tegasnya seraya menambahkan dana bantuan untuk koperasi tidak akan mampu meredam konflik sosial tanpa ada sentuhan-sentuhan kemanusiaan.
Mantan Kades Karangwuni Winarto mengakui dari segi hubungan sosial kemasyarakatan memang nampak tidak ada masalah dari luar, tapi sesungguhnya tidak setenang yang diperkirakan orang, warga saling mencurigai sehingga hubungan antarawarga yang pro penambangan dengan yang kontra kurang harmonis.
"Sekilas, kalau dilihat dari luar suasana di pesisir memang nampak tenang, masyarakat berinteraksi biasa-biasa saja. Tapi sesungguhnya hubungan sosial kemasyarakatan warga saat ini kurang baik. Pemerintah tidak boleh terlena dan harus melakukan sesuatu untuk mengatasi, sehingga konflik sosial tidak semakin memanas dan meluas," imbaunya.
Hubungan sosial kemasyarakatan yang dirasakan kurang harmonis di Blok IV dan sekitarnya, yakni balai desa ke timur. Dalam berinteraksi warga terkesan memisahkan diri dan berkelompok. "Kalau warga yag pro penambangan punya hajatan maka yang kontra menjauh atau tidak mau membantu. Yang kontra kadang tidak mau datang kalau diundang 'kenduri'. Kalau pun datang mereka enggan membawa pulang sedekah 'kendurian'. Sikap itu mengundang keprihatinan warga yang punya hajatan," terangnya. (KRjogja.com)
0 Comments
