Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga iklim investasi tetap kondusif, pemerintah daerah akan memberikan kemudahan bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kulonprogo.
Pemerintah juga akan memberikan kemudahan dalam hal perizinan dan sarana pendukung industri. Syaratnya, semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan memberikan kemudahan perizinan,”ungkapnya, Kamis (15/11/2012).
Hasto menambahkan, Kecamatan Sentolo sudah ditetapkan menjadi kawasan industri. Nantinya, semua industri akan diarahkan ke kawasan ini, sehingga bisa terintregasi dengan rencana penetapan kawasan ekonomi khusus untuk mendukung megaproyek.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo, Agus Langgeng Basuki, menyampaikan, untuk mendukung wilayah Sentolo sebagai kawasan industri, pemerintah daerah pada 2013 mendatang mulai melakukan pelebaran jalan.
“Pada 2013, kami akan menganggarkan dana untuk pelebaran jalan di wilayah Dudukan menuju lokasi yang dicanangkan untuk pendirian industri,” katanya.
Investasi Paling Rendah Se DIY
Hal ini sejalan dengan kondisi selama ini bahwa Kulonprogo menjadi daerah penyumbang investasi paling rendah di DIY. Kabupaten paling barat ini hanya menyumbang 4 persen saja, dari laju investasi 2011 yang baru mencapai 40,22 persen.
Perwakilan Gerai Investasi Daerah DIY, Suyono mengatakan, untuk meningkatkan investasi, perlu mempersiapkan beberapa hal. Antara lain; menyiapkan masyarakat agar tidak menjadi penonton, penyiapan peraturan pro investasi, serta menjaga investor yang sudah masuk agar tidak angkat kaki dengan memberikan sejumlah insentif.
“Pemkab Kulonprogo perlu membuat rencana umum penanaman modal. Tujuannya agar investasi daerah lebih terarah dan fokus pada bidang-bidang tertentu. Misalnya di bidang pengolahan hasil tambang dan jasa pendukung. Jangan asal semua investasi masuk,” kata Suyono, Selasa (30/10/2012).
Suyono menilai, Pemkab Kulonprogo belum memberikan informasi sesuai standar yang dibutuhkan calon investor. “Yang mereka butuhkan adalah hal-hal dasar seperti ketersediaan lahan, listrik, jarak dari jalan, dan sarana-prasarana. Jadi bukan masterplan atau lain-lainnya,” terang dia.
Sekda Kulonprogo, Budi Wibowo mengatakan untuk melancarkan proses investasi daerah, pemerintah bakal menyatukan Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Terpadu menjadi suatu badan. “Tujuannya agar pelayanan bisa dilakukan lebih cepat, lebih efisien dan lebih baik,” kata dia.
Sumber : jogja.tribunnews.com, sindonews.com
0 Comments
