Kraton Jogja Masih Tutup karena Abu Kelud, Turis Kecewa

Masih ditutupnya tempat wisata di Kraton Jogja membuat beberapa turis atau pengunjung kecewa. Sementara pihak Kraton mengatakan, tempat itu belum bisa dibuka untuk umum karena abu vulkanik dari letusan Gunung Kelud belum semuanya dibersihkan.

Abdi dalem Kraton Jogja R Handoko mengatakan, kemungkinan Kraton baru akan dibuka pada Senin 17 Februari mendatang. Tapi itu masih menunggu keputusan dari GPBH Prabukusuma.

"Harapannya besok Senin sudah buka, tapi masih menunggu dari Gusti Prabu terlebih dahulu. Banyak yang kecele yang datang ke sini hari ini. Tadi 2 bus ditambah beberapa pengunjung terpaksa balik lagi," kata Handoko di Kraton Jogja, Yogyakarta, Sabtu (15/02/2014)

Handoko mengatakan, luasnya lahan Kraton Jogja membuat pembersihan abu vulkanik membutuhkan waktu yang lama. Namun, ada beberapa tempat yang difokuskan untuk pembersihan, di antaranya halaman Sri Manganti dan Bangsal Kencono.

"Luas lingkup Kraton ada 4 hektare. Karena abdi dalem punya tugas sendiri-sendiri, maka akan butuh waktu lama. Ada beberapa tempat, seperti halaman Bangsal Sri Manganti dan Bangsal Kencono," kata Handoko.

Ia mengatakan, setiap harinya pengunjung bisa mencapai 4.000 orang yang datang ke Kraton Jogja.

Sementara itu, salah satu pengunjung Kraton bernama Paul asal Prancis mengatakan dirinya tidak mengetahui tutupnya Kraton. Namun ia paham jika tutup, karena Kraton butuh waktu untuk membersihkan kawasannya dari debu vulkanik Kelud.

"Ya mau bagaimana lagi, tapi kita maklum kalau butuh waktu untuk membersihkan Kraton," kata Paul. (liputan6.com)

Bandara Adi Sucipto Yogya Target Beroperasi Selasa Pagi

Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta menargetkan bisa beroperasi kembali pada Selasa 18 Februari pekan depan, setelah dihujani debu vulkanik akibat letusan Gunung Kelud. Hal ini disampaikan General Manager PT Angkasa Pura 1 Bandara Adi Sucipto, Andi G Wirson.

"Diharapkan Senin sore sudah tahu apakah ini layak dibuka lagi atau tidak. Kita targetkan Selasa pagi dibuka, tapi kondisi kita juga berdebu, berangin dan sebagainya. Apakah Selasa pagi sudah dibuka, ya fifty-fifty. Kita lihat nanti," katanya kepada Liputan6.com di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Sabtu (15/2/2014).

Ditambahkan Andi, keputusan dibuka atau tidaknya bandara juga akan melihat hasil inspeksi dari tim yang akan meninjau pada Selasa pagi.

"Nanti lihat dari inspeksi tim yang terdiri dari Lanud Angkatan Udara dan Angkasa Pura. Jadi, ini sifatnya masih kondisional," kata Andi.

Untuk mewujudkan target itu, Andi mengaku tengah berupaya membersihkan landasan pacu dengan cara manual, yaitu menyemprot debu di landasan dengan air dari mobil pemadam kebakaran.

"Kita bersihkan landasan dari debu yang mencapai ketebalan 4-5 centimeter yang sebelumnya sudah kena hujan, sehingga debunya menjadi keras," jelasnya.

Dia juga mengaku terkendala dengan angin yang saat ini berhembus kencang, sehingga mempengaruhi pembersihan debu di landasan pacu hingga apron.

"Angin mempengaruhi pekerja yang membersihkan landasan pacu. Ada 1.500 personel yang membersihkan dari TNI dan Angkasa Pura. Sebenarnya sudah 25 persen saat ini, tapi ada keterbatasan alat untuk membersihkan landasan," demikian Andi. (liputan6.com)

Dinas Pariwisata DIY gelar Festival Malioboro

Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menggelar kembali Festival Malioboro 2013 pada 21 - 23 Juni mendatang.

Festival Malioboro yang digelar dengan tema `Jogja in Harmony Together Forever` direncanakan berlangsung di Plaza Monumen SO 1 Maret 1949, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta," kata Kepala Seksi Promosi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Putu Kertayasa di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, dalam kegiatan pariwisata tahunan ini akan ditampilkan berbagai atraksi di antaranya Musik, Tari Kolosal, Wayang Kulit, Hip Hop, Fashion Show, Tari Etnik, Parade band, Flash Mob, Street Dance dan lain sebagainyal.

"Selain itu juga akan digelar pameran kewirausahaan anak muda hasil kerja sama Magister Managemen,FEB dan Dipl. Ekbis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta," katanya.

Untuk itu, kata dia, dalam upaya menyemarakkan festival tersebut, penyelenggara juga akan menghadirkan bintang tamu artis Ibukota di antaranya grup band Jikustik dan Kikan serta ada `launching single` Rindu Jogja.

Sementara itu Arpro Buana Lestari selaku `event organizer` acara ini optimistis Festival Malioboro tahun ini bakal sukses dibanding tahun lalu, karena bertepatan dengan liburan sekolah. Acara juga akan diisi dengan Lomba Foto bertema `Jogja In Harmony` dengan hadiah jutaan rupiah.

"Untuk informasi lebih lanjut hubungi Hubungi Dinas pariwisata DIY Jalan Malioboro 56 (0274) 587486,"katanya. (antarayogya.com)

Pesta Rakyat Keistimewaan Digelar di DPRD

JOGJA - Dinas Kebudayaan bekerjasama DPRD DIY menggelar panggung kesenian tradisional dalam rangka syukuran keistimewaan. Kegiatan berlangsung pada 18-19 Oktober 2012 di kantor DPRD DIY.

Pentas akbar nonstop dua hari ini, diikuti 30 kelompok seni tradisi dipentaskan secara terbuka, gratis agar bisa dinikmati masyarakat luas. Mulai dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB.

Beberapa kelompok seni yang akan tampil adalah reyog gedrug-reyog mataram-reyog wayang, jathilan putra maupun putri, angguk, tayub, incling, gejog lesung, kethek ogleng, nasyid, hadroh, keroncong dan thekthek.

Ada juga kesenian, rampang gendang, brambangan, penampiilan kolosal sendratari sumbangan kabupaten kediri, dan puncaknya Jumat malam pukul 20.00 WIB ketoprak istimewa berjudul Sumilaking Pedhut di Bumi Perdiikan yang diperankan seniman dan anggota DPRD DIY. Seniman antara lain Den Baguse Ngarsa, Yu beruk dan elemen masyarakat dengan sutradara kondang Nano Asmorodono. (harianjogja.com)

Tanggapan Haryadi Suyuti tentang Video "Ora Masalah Har!"

YOGYA – Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menanggapi bahwa konten video "Ora Masalah Har!" Yang beredar di You Tube sejak 5 Oktober 2012 ini harus diluruskan. Menurutnya, ada kesalahpahaman beberapa pihak dalam mengartikan Surat Edaran Nomor 645 /57/SE/2012 mengenai Parkir di Kompleks Balai Kota Yogyakarta menjadi pelarangan Segosegawe.

“Saya cukup terganggu dengan persepsi di video 'Ora Masalah Har!' Memang kreatif, tapi kontennya kurang tepat. Saya tidak pernah menyinggung soal pelarangan program Segosegawe (Sepeda Kanggo Sekolah Lan Nyambut Gawe) setiap hari Jumat di Balai Kota Yogyakarta, bahkan saya dulu juga penggagas Segosegawe,” katanya, Senin (15/10/2012).

Menurut Haryadi, Surat Edaran Nomor 645 /57/SE/2012 dibuat lantaran belakangan ini justru terjadi dampak negatif atas program car free day di balai kota setiap Jumat, berupa penumpukan parkir di jalanan depan balai kota.

“Minat para pegawai Pemkot Yogyakarta untuk bersepeda setiap Jumat mulai berkurang, dan memilih menggunakan sepeda motor kembali menyebabkan penumpukan parkir,” terangnya.

Penumpukan parkir ini dinilai cukup mengganggu lalu lintas di perlintasan jalan sekitar Balai Kota Yogyakarta. Selain itu, masyarakat yang sebelumnya bisa memarkirkan kendaraannya gratis di balai kota, kini terpaksa harus membayar ongkos parkir setiap membutuhkan pelayanan di Balaikota. Sehingga justru menghambat akses masyarakat ke Balaikota sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Karenanya, muncul Surat Edaran Nomor 645 /57/SE/2012 yang menyebutkan bahwa pertanggal 7 September 2012, pada hari Jumat, semua kendaraan pegawai dan tamu roda empat maupun roda dua diijinkan masuk ke lingkungan kompleks Balaikota Yogyakarta. “Saya tidak melarang Segosegawe,” ulangnya.

Haryadi menambahkan, masyarakat perlu memahami konsep Segosegawe yang sebenarnya. Sesuai namanya, program Segosegawe ini berdasar pada konsep bike to work dan bike to school. “Ini berbeda dengan fun bike yang digelar di luar jam kerja ataupun jam sekolah,” ucap Haryadi.

Ditegaskannya, bahwa ia tetap mendukung program Segosegawe namun dengan realisasi yang berbeda. Ketimbang memaksakan pelaksanaan car free day di area perkantoran pemerintah, Haryadi lebih memilih untuk menciptakan jalur-jalur alternatif bagi pesepeda di Yogyakarta.

Berdasarkan pengamatannya selama ini, jalanan di Yogyakarta masih kurang mendukung bagi para pesepeda, mulai dari kerusakan di beberapa ruas jalan alternatif ataupun kondisi pesepeda yang harus berbagi jalur di jalan raya.

”Kalau jalannya jelek siapa yang mau bersepeda? Apalagi kalau harus bersepeda di jalan besar kan berbahaya,” ucap Haryadi.

Selain itu, sebagai bukti bahwa ia tidak melarang Segosegawe, Haryadi kini tengah menyiapkan area parkir sepeda di seputaran air mancur Balaikota. Area tersebut akan dilengkapi dengan tempat khusus parker sepeda berupa palang-palang besi sehingga warga bisa memarkirkan sepedanya dengan aman. (jogja.tribunnews.com)

Polemik Paku Alaman mencuat kembali

Jogja - Polemik internal Pura Paku Alaman mencuat kembali dengan rencana pengajuan gugatan ke PTUN dan MK oleh kubu KPH Anglingkusumo menyikapi keputusan DPRD DIY Nomor 44 Tahun 2012 yang dinilai cacat hukum.

"Keputusan tentang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY itu cacat hukum sehingga kami akan mengajukan gugatan ke PTUN dan MK. Langkah kami ini merupakan upaya menegakkan UU Keistimewaan Yogyakarta," kata Kuasa Hukum KPH Anglingkusumo di Ryo Ramabaskara di Yogyakarta, Selasa.

Dalam keputusannya, DPRD DIY menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan KGPAA Paku Alam (PA) IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Menurut dia, keputusan DPRD tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY karena menetapkan KPH Ambar Kusumo sebagai Wakil Gubernur DIY dan bukan KPH Anglingkusumo yang seharusnya berhak atas tahta sebagai Paku Alam.

Kata "yang bertahta" dalam menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keistimewaan, lanjut dia, telah disalahartikan oleh DPRD DIY.

"Mereka menggunakan pendekatan lain untuk menentukan siapa yang akan menjabat Wakil Gubernur DIY," katanya.

Sementara itu, adik KPH Anglingkusumo, KGPH Widjojokusumo mengatakan, draf gugatan tersebut masih disusun, namun segera diserahkan ke PTUN dan MK dalam waktu dekat.

Sebenarnya KGPH Widjojokusumo sebagai Penghageng Kawedanan Kasentanan Pura Pakualaman versi KPH Anglingkusumo, berniat menggelar pertemuan di Gedong Purworetno Komplek Pura Paku Alaman terkait rencana penyampaian gugatan ke PTUN dan MK.

Namun, rencana tersebut gagal karena KGPH Widjojokusumo tertahan di depan gerbang Pura Paku Alaman. Ia sempat melakukan aksi dorong mendorong dengan Kelompok Paksi Katon yang berjaga di dalam pura sebelum akhirnya harus menyampaikan pendapatnya di depan gerbang Pura Paku Alaman.

Ketua Kelompok Paksi Katon Muhamad Suhud mengatakan, bahwa mereka menjalankan tugas untuk mengamankan aset budaya, termasuk Pura Paku Alaman.

Ia mengatakan, pengamanan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 596/05/IX/12/WS dari Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pura Paku Alaman Ngayogyakarta.

"Dalam surat edaran itu dinyatakan, bahwa pemanfaatan aset milik Keprabon Kadipaten Paku Alaman harus atas izin dari Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipatan Pakualaman, yaitu KPH Tjondrokusumo. Jika tidak ada izin, maka siapapun tidak diperbolehkan menggunakan aset yang ada," katanya.

Suhud menyayangkan sikap KGPH Widjojokusumo yang tidak mengajukan izin ke KPH Tjondrokusumo untuk pemanfaatan Gedong Purworetno.

"Jika ada itikad baik, tentunya akan diizinkan," katanya.

Ia mengatakan, penjagaan di Pura Paku Alaman tersebut akan dilakukan hingga proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY selesai dilangsungkan.

(jogja.antaranews.com)