INTERNETSalah satu konsep visual rancangan arsitektur Bandara Internasional Kulonprogo
KULONPROGO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Budi Wibowo mengatakan pemerintah daerah akan mempertemukan warga masyarakat dari empat desa yakni, Palihan, Sindutan, Jangkaran dan Glagah dengan PT Angkasa Pura. Pertemuan ini untuk menyukseskan rencana pembangunan bandara.
Pertemuan ini rencananya akan dilaksanakan setelah pihak pemda melakukan sosialisasi terkait dengan hasil penyusunan study kelayakan yang sudah selesai dilaksanakan oleh pihak Pustral UGM Yogyakarta. Setelah mendapatkan informasi resmi mengenai hasil study kelayakan, masyarakat diharapkan bisa menyampaikan surat kerelaan lahan miliknya digunakan sebagai lokasi bandara kepada pihak PT Angkasa Pura.
“Kami merencanakan akan mempertemukan warga dengan pihak Angkasa Pura. Dengan pertemuan ini nantinya diharapkan warga masyarakat bisa memberikan pernyataan kerelaan lahannya dibebaskan guna kepentingan pembangunan bandara sehingga rencana tersebut tetap dilaksanakan di Kulonprogo,”katanya saat ditemui di kantornya, Senin(9/4/2012).
Guna menyukseskan rencana pembangunan bandara di wilayah Kulonprogo, Budi meminta kepada masyarakat untuk mengkondisikan wilayahnya supaya tidak muncul gejolak. Keberadaan bandara di wilayah Kulonprogo sangat penting terutama dalam mendukung pembangunan. Untuk itu semua pihak harus bisa menjaga agar tidak terjadi gejolak yang bisa menyebabkan rencana tersebut gagal dilaksanakan di Kulonprogo.
“Warga dari empat desa tersebut harus mengkondisikan daerahnya dari gejolak apapun terutama terkait dengan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan bandara,”ujarnya.
Selain itu, jangan sampai ada spekulan tanah yang masuk ke masyarakat. Jika ada spekulan tanah yang msuk dan mebeli tanah dalam jumlah yang banyak, maka hal tersebut bisa mengganggu rencana pembangunan bandara.
Menurut Budi, dari informasi yang diperolehnya, saat ini di dalam masyarakat sudah terjadi gejolak terutama yang berkaitan dengan pemukiman warga yang terkena proyek tersebut. Masyarakat khawatir jika nantinya akan ditransmigrasikan ke luar daerah sehingga tidak bisa mengambil keuntungan dari keberadaan bandara.Dirinya menegaskan, wacana transmigrasi tersebut tidak pernah ada. Untuk itu warga tidak perlu khawatir terkait dengan isu yang sedang berkembang tersebut.
“Tidak ada wacana itu,”tegasnya.
Pertemuan ini rencananya akan dilaksanakan setelah pihak pemda melakukan sosialisasi terkait dengan hasil penyusunan study kelayakan yang sudah selesai dilaksanakan oleh pihak Pustral UGM Yogyakarta. Setelah mendapatkan informasi resmi mengenai hasil study kelayakan, masyarakat diharapkan bisa menyampaikan surat kerelaan lahan miliknya digunakan sebagai lokasi bandara kepada pihak PT Angkasa Pura.
“Kami merencanakan akan mempertemukan warga dengan pihak Angkasa Pura. Dengan pertemuan ini nantinya diharapkan warga masyarakat bisa memberikan pernyataan kerelaan lahannya dibebaskan guna kepentingan pembangunan bandara sehingga rencana tersebut tetap dilaksanakan di Kulonprogo,”katanya saat ditemui di kantornya, Senin(9/4/2012).
Guna menyukseskan rencana pembangunan bandara di wilayah Kulonprogo, Budi meminta kepada masyarakat untuk mengkondisikan wilayahnya supaya tidak muncul gejolak. Keberadaan bandara di wilayah Kulonprogo sangat penting terutama dalam mendukung pembangunan. Untuk itu semua pihak harus bisa menjaga agar tidak terjadi gejolak yang bisa menyebabkan rencana tersebut gagal dilaksanakan di Kulonprogo.
“Warga dari empat desa tersebut harus mengkondisikan daerahnya dari gejolak apapun terutama terkait dengan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan bandara,”ujarnya.
Selain itu, jangan sampai ada spekulan tanah yang masuk ke masyarakat. Jika ada spekulan tanah yang msuk dan mebeli tanah dalam jumlah yang banyak, maka hal tersebut bisa mengganggu rencana pembangunan bandara.
Menurut Budi, dari informasi yang diperolehnya, saat ini di dalam masyarakat sudah terjadi gejolak terutama yang berkaitan dengan pemukiman warga yang terkena proyek tersebut. Masyarakat khawatir jika nantinya akan ditransmigrasikan ke luar daerah sehingga tidak bisa mengambil keuntungan dari keberadaan bandara.Dirinya menegaskan, wacana transmigrasi tersebut tidak pernah ada. Untuk itu warga tidak perlu khawatir terkait dengan isu yang sedang berkembang tersebut.
“Tidak ada wacana itu,”tegasnya.
Sumber : www.tribunjogja.com
Penulis : Hary Susmayanti || Editor : Hanan Wiyoko
0 Comments
